Apa itu SNAP? Dasar Hukum, Cara Kerja & Manfaatnya

Bagi bisnis modern di Indonesia, menyediakan berbagai metode pembayaran digital bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk tetap kompetitif. Pelanggan kini berharap dapat membayar dengan mudah dan fleksibel, baik melalui transfer bank, e-wallet, kartu kredit/debit, maupun QRIS.

Di balik tuntutan akan kemudahan ini, ada tantangan teknis besar yang sering dihadapi pelaku bisnis: sistem pembayaran yang masih terfragmentasi.

Setiap bank, fintech, dan payment gateway memiliki format API dan mekanisme sendiri. Akibatnya, integrasi antar sistem seringkali memakan waktu, biaya, dan tenaga teknis yang tidak sedikit. Bagi pelaku bisnis, kondisi ini dapat memperlambat inovasi dan menghambat ekspansi.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Bank Indonesia memperkenalkan SNAP (Standar Nasional Open API Pembayaran) yaitu sebuah inisiatif yang bertujuan menyatukan standar komunikasi antar penyedia jasa pembayaran di Indonesia. 

Dengan adanya SNAP, integrasi antar bank dan fintech tidak lagi harus dilakukan satu per satu, melainkan dapat mengikuti satu format baku yang aman, efisien, dan seragam secara nasional. Lalu apa itu SNAP? Cari tahu lebih detail di artikel berikut ini. 

Baca Juga: 15 Contoh Jenis Pembayaran Digital yang ada di Indonesia

Apa itu SNAP? 

SNAP, singkatan dari Standar Nasional Open API Pembayaran, adalah kerangka standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) untuk mengatur bagaimana lembaga keuangan, bank, dan penyedia jasa pembayaran (Payment Service Provider/PJP) saling berkomunikasi melalui API (Application Programming Interface) Payment.

Tujuan utama SNAP adalah menciptakan interoperabilitas antar pelaku industri pembayaran. Dengan kata lain, sistem perbankan, fintech, dan payment gateway dapat saling terhubung menggunakan satu bahasa teknis yang sama tanpa harus membangun integrasi berbeda untuk setiap institusi.

Melalui penerapan SNAP, Bank Indonesia ingin memastikan bahwa setiap transaksi digital di Indonesia dapat berjalan lebih efisien, aman, dan seragam, baik dari sisi format data, autentikasi, maupun mekanisme pertukaran informasi. 

Standar ini juga mendorong transparansi dan inovasi, karena pelaku industri tidak lagi terbebani oleh perbedaan teknis antar sistem.

Secara sederhana, SNAP dapat dipahami sebagai “jembatan bersama” yang menghubungkan berbagai sistem pembayaran di Indonesia. 

Bagi pelaku bisnis, hal ini berarti proses integrasi ke berbagai metode pembayaran mulai dari kartu kredit/debit, virtual account, hingga e-wallet dapat dilakukan lebih cepat, dengan biaya yang lebih efisien, dan tetap sesuai ketentuan keamanan yang berlaku.

Baca Juga: Payment Processor: Pengertian, Fitur Utama & Perbedaannya dengan Payment Gateway

Latar Belakang dan Dasar Hukum SNAP

Transformasi digital di sektor keuangan Indonesia berkembang begitu cepat dalam beberapa tahun terakhir. 

Munculnya berbagai layanan fintech, dompet digital, dan platform pembayaran membuat transaksi semakin mudah diakses oleh masyarakat. 

Namun di sisi lain, percepatan ini juga menimbulkan tantangan baru: setiap penyedia layanan memiliki sistem dan standar API yang berbeda-beda.

Akibatnya, integrasi antar lembaga keuangan menjadi rumit, tidak efisien, dan rawan kesalahan. Bank Indonesia melihat hal ini sebagai hambatan untuk mewujudkan ekosistem pembayaran yang inklusif, aman, dan saling terhubung. 

Dari sinilah gagasan tentang SNAP (Standar Nasional Open API Pembayaran) muncul sebagai langkah strategis menuju interoperabilitas nasional di bidang sistem pembayaran.

Peluncuran SNAP juga sejalan dengan visi besar Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025, yang berfokus pada lima pilar utama: integrasi ekonomi dan keuangan digital, digitalisasi perbankan, efisiensi sistem pembayaran, keamanan data, serta peningkatan inklusi keuangan. 

Melalui SNAP, Bank Indonesia berupaya memastikan agar setiap pelaku industri memiliki standar komunikasi dan keamanan yang sama.

Secara hukum, penerapan SNAP didukung oleh sejumlah regulasi penting, di antaranya:

• Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran
• PBI No. 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran (PJP)
• Serta berbagai Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur teknis implementasi SNAP dan aspek keamanan API

Dengan dasar hukum tersebut, SNAP tidak hanya menjadi pedoman teknis, tetapi juga regulasi resmi yang wajib diterapkan oleh seluruh penyelenggara jasa pembayaran di Indonesia. 

Hal ini menjamin konsistensi, keamanan, dan keandalan sistem dalam setiap transaksi digital yang terjadi di ekosistem nasional. 

Baca Juga: Fraud Detection System: Cara Kerja, & Manfaatnya Bagi Bisnis

Cara Kerja SNAP

Secara sederhana, SNAP berfungsi sebagai standar komunikasi antar sistem pembayaran di Indonesia. 

Melalui standar ini, seluruh penyelenggara jasa pembayaran mulai dari bank, fintech, hingga payment gateway menggunakan format dan protokol API yang sama ketika bertukar data transaksi.

Bayangkan sebuah bisnis ingin menerima pembayaran dari berbagai bank dan e-wallet. Tanpa SNAP, setiap integrasi harus dilakukan satu per satu, dengan format API berbeda dan proses teknis yang kompleks. 

Dengan SNAP, semua sistem tersebut dapat berkomunikasi menggunakan satu bahasa baku yang sudah ditentukan oleh Bank Indonesia.

Alurnya kurang lebih seperti ini:

1. Koneksi Terstandarisasi: Pihak bank atau payment gateway menyediakan API yang telah disesuaikan dengan standar SNAP BI.
2. Permintaan Transaksi: Ketika bisnis atau aplikasi melakukan transaksi (misalnya pengecekan saldo, transfer dana, atau pembayaran), permintaan tersebut dikirim melalui API SNAP.
3. Verifikasi dan Keamanan: Sistem SNAP memastikan setiap permintaan divalidasi dengan protokol keamanan seperti authentication token dan enkripsi data.
4. Proses dan Response: Setelah transaksi berhasil diproses oleh pihak penerima (bank atau PJP), hasilnya dikirim kembali melalui API dengan format respons yang juga seragam.

Dengan mekanisme ini, SNAP memastikan bahwa setiap transaksi berlangsung cepat, aman, dan kompatibel antar platform. 

Bagi pelaku bisnis, artinya tidak perlu lagi membangun integrasi terpisah untuk tiap bank atau e-wallet karena cukup melalui satu standar API nasional yang efisien dan diakui oleh Bank Indonesia.

Lebih dari sekadar standar teknis, SNAP menjadi fondasi interoperabilitas dalam ekosistem keuangan digital Indonesia. 

SNAP memungkinkan inovasi baru di sektor pembayaran tumbuh dengan lebih cepat, karena setiap pelaku industri kini berbicara dalam satu bahasa yang sama.

Baca Juga: 7 Payment Gateway Terbaik di Indonesia 2025

Manfaat SNAP bagi Bisnis

Bagi pelaku bisnis, penerapan SNAP membawa dampak nyata terhadap efisiensi operasional dan kemudahan pengelolaan transaksi. 

Standar ini bukan hanya soal kepatuhan terhadap regulasi Bank Indonesia, tetapi juga tentang bagaimana bisnis dapat tumbuh lebih cepat dengan fondasi pembayaran yang stabil, aman, dan terintegrasi. 

Berikut beberapa manfaat utama SNAP bagi pelaku usaha:

1. Efisiensi Integrasi dan Penghematan Biaya

Sebelum adanya SNAP, integrasi ke berbagai bank atau penyedia jasa pembayaran seringkali membutuhkan waktu dan biaya besar karena setiap sistem memiliki format API yang berbeda. 

Dengan adanya satu standar nasional, proses integrasi menjadi jauh lebih sederhana. 

Bisnis cukup membangun satu koneksi yang kompatibel dengan SNAP untuk dapat terhubung dengan berbagai pihak dalam ekosistem pembayaran Indonesia.

2. Keamanan Data yang Lebih Terjamin

SNAP dirancang dengan protokol keamanan yang ketat, meliputi enkripsi data, otentikasi berlapis, serta pengelolaan izin akses yang transparan. 

Hal ini membantu bisnis menjaga keamanan informasi pelanggan dan transaksi, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

3. Akses Lebih Luas ke Ekosistem Pembayaran Nasional

Dengan SNAP, bisnis dapat terkoneksi ke berbagai bank, e-wallet, dan platform pembayaran lain tanpa batas. 

Tentunya hal ini membuka peluang bagi perusahaan untuk menjangkau lebih banyak pelanggan dan memfasilitasi berbagai metode pembayaran baik di ranah online payment maupun offline.

4. Transparansi dan Kemudahan Rekonsiliasi

Oleh karena format data transaksi sudah terstandardisasi, proses pelacakan, pencocokan, dan pelaporan transaksi menjadi jauh lebih mudah. 

Bagi tim keuangan atau operasional, hal ini sangat menghemat waktu dan mengurangi risiko kesalahan saat melakukan rekonsiliasi pembayaran.

5. Mendorong Inovasi dan Skalabilitas Bisnis

Dengan fondasi sistem pembayaran yang seragam dan mudah diintegrasikan, pelaku bisnis dapat fokus pada inovasi layanan tanpa harus mengulang proses teknis dari awal setiap kali menambah mitra pembayaran baru. 

SNAP memungkinkan pertumbuhan yang lebih cepat, baik untuk bisnis rintisan (startup) maupun perusahaan berskala besar.

Secara keseluruhan, penerapan SNAP memberikan nilai tambah strategis bagi bisnis yang ingin tetap kompetitif di era digital. 

Penggunaannya bukan sekadar mematuhi standar teknis, tetapi sebuah fondasi yang memperkuat kolaborasi, efisiensi, dan kepercayaan di ekosistem pembayaran nasional.

Dengan semakin kompleksnya ekosistem pembayaran digital, tantangan bagi bisnis bukan hanya bagaimana mematuhi standar seperti SNAP, tetapi juga bagaimana mengimplementasikannya secara efisien tanpa membebani tim developer.

Di sinilah peran payment gateway seperti Pivot menjadi sangat relevan. Pivot dapat membantu bisnis Anda mengintegrasikan berbagai metode pembayaran menggunakan satu sistem API yang sudah selaras dengan standar SNAP Bank Indonesia. 

Hanya dengan satu kali integrasi API berstandar SNAP, Pivot memungkinkan bisnis menerima pembayaran dari lebih dari 25 metode pembayaran lokal dan internasional mulai dari transfer bank, kartu kredit/debit lokal maupun internasional, e-wallet, QRIS, cicilan bank, hingga PayLater.

Pivot juga telah berlisensi resmi dari Bank Indonesia sebagai Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) Level 1 serta memiliki sertifikasi internasional seperti PCI DSS Level 1, 3D Secure dan ISO 27001. Selain itu ada kelebihan lainnya yang dapat Anda dapatkan, diantaranya:

• Pencairan dana real-time untuk metode pembayaran tertentu.
• Tarif transaksi yang kompetitif, bahkan termasuk salah satu yang termurah di pasar.
• Status pembayaran real-time, pembaruan saldo otomatis, dan rekonsiliasi terintegrasi dalam satu dashboard.
• Transaksi aman berkat teknologi deteksi fraud terbaru, enkripsi, tokenisasi, hingga sistem pengawasan dan pengendalian risiko 24 jam setiap hari.  
• Halaman checkout/pembayaran dapat dikustomisasi seluruhnya melalui integrasi API atau menggunakan halaman siap pakai. 
• Seamless checkout experience yang meningkatkan konversi pelanggan.
• Dukungan customer service dan tim teknis yang sigap dan solutif.
• Mendukung payout global ke lebih dari 30 negara, praktis untuk pembayaran ke supplier maupun partner bisnis internasional. 

Kabar baik, Pivot memiliki program spesial akhir tahun yaitu Pivot ScaleUp Program. 

Bagi bisnis yang mendaftar dan bergabung dengan Pivot di antara 1 September hingga 31 Desember 2025 akan mendapatkan subsidi biaya transaksi payment dan payout sebesar Rp 1.000.000.000 selama 1 tahun (penawaran terbatas, T&C berlaku).

Kesempatan ini terbuka bagi semua bisnis di Indonesia, namun berlaku seleksi sesuai kriteria yang berlaku. Yuk klik tombol di bawah ini untuk mendaftar sekarang juga!